kelebihan dan kekurangan sistem pemerintahan di indonesia

Kelebihan dan Kelemahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Republik Indonesia
Mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan suatu negara harus memiliki indikator yang jelas agar justifikasi ( pernyataan atau sebutan ) yang disampaikan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik , supaya tidak adanya kesalahpahaman. 
Untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan pelaksanaan sistem pemerintahan yang baik di negara Republik Indonesia, pertama-tama kita menggunakan acuan dan prinsip-prinsip berikut ini :
Pembagian Kekuasaan.
Pemilihan Umum yang bebas.
Adanya Keterbukaan ( transparansi ).
Adanya kebebasan Individu.
Adanya peradilan yang bebas.
Adanya pemerintahan yang berdasarkan pada hukum.
Adanya pers yang bebas.
Adanya partisipasi masyarakat.
Adanya perlindungan terhadap HAM.
Adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
THANK YOU !!!!!
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

Sebagai hasil cipta rasa karsa manusia sistem pemerinatahan negara Indonesia pastilah juga memiliki beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dan kekurangan yang dimiliki sistem pemerintahan negara Indonesia antara lain adalah:

a. 
Kelebihan Penerapan Sistem Pemerintahan Presidential
- Pemerintahan (Presiden) akan lebih stabil, karena Menteri-Menterinya bertanggung jawab terhadap yang mengangkat dan memberhentikannya
- Kedudukan Pemerintah ( Ekskutif ) sama kuat dengan Parlemen, karena sama-sama tidak dapat saling menjatuhkan
- Tidak ada badan atau lembaga oposisi
- Presiden sebagai Kepala Pemerintahan ( Ekskutif ), bertanggung jawab kepada yang memilihnya atau yang mengangkatnya sehingga dapat melaksanakan tugas sampai habis masa jabatannya
- Apabila ada perselisihan antara Ekskutif dan Legeslatif maka yang memutuskan adalah lembaga Yudikatif
- Presiden hanya bisa dijatuhkan secara yuridis (bila melanggar hukum) bukan secara politis (dalam laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun) bila melanggar hukum akan disidang oleh Mahkamah Konstitusi

b.
Kekurangan Penerapan Sistem Pemerintahan Presidential
- Kekuasaan Parlemen terbatas pada kontrol atau pengawasan saja terhadap pelaksanaan pemerintahan karena tidak dapat menjatuhkan Presiden (
Ekskutif
)
- Presiden cendrung otoriter karena pengangkatan dan pemberhentian menteri dapat dilakukan 
sewaktu
-waktu oleh Presiden (hak prerogative Presiden) dan Menteri dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan program kerja Presiden
- Tidak adanya pemisahan yang tegas antara lembaga negara seperti dalam ajaran pemisahan kekuasaan (sparation of power) dari Trias Politika, karena Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan (distribution of power)
Perbandingan Sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain
Inggris
Terdapat hubungan erat antara eksekutif dan legislatif/parlemen
Eksekutif yang dipimpin perdana menteri dibentuk oleh parlemen
Kepala negara/raja berkedudukan bukan sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan, sehingga tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya
Bila kondisi negara menghendaki kepala negara/raja berwenang untuk menunjuk dan membubarkan formatur kabinet
Parlemen mengajukan "mosi tidak percaya"
PM berasal dari partai politik yang memenangkan pemilu
Amerika Serikat
Badan eksekutif terdiri dari presiden beserta menteri-menterinya
Eksekutif terpisah dari badan legislatif
Masa jabatan presiden terbatas selama 4 tahun dan dipilih kembali dengan maksimal dua kali masa jabatan
Kekuasaan presiden terletak dalam wewenangnya untuk menveto RUU yang telah diterima kongres
Pemilihan menteri dan penasehat ditentukan oleh presiden dan tidak harus dari partainya
Indonesia
Sistem pemerintahannya dilandasi hukum
Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat
Presiden pimpinan tertinggi
Presiden tidak bertanggung jawab kepada legislatif/DPR, tetapi bekerjasama dalam menetapkan RUU, perang, perjanjian dengan negara lain, memberi amnesti, abolisi, serta mengangkat duta besar
Menteri negara adalah pembantu presiden
kekuasaan kepala negara tidak terbatas
terjadi perubahan sistem pemerintahan dari tahun ke tahun.